DS01

Brigjen TNI Maruli Simanjuntak beralih jabatan menjadi Danpasmpres. Maruli sebelumnya menjabat sebagai Kasdam Diponegoro. Peralihan jabatan Maruli ditetapkan melalui Keputusann Panglima TNI Nomor Kep/1240/XI/2018. Surat tersebut ditandatangani Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto pada Kamis (29/11/2018). Maruli yang merupakan alumni Akademi Militer tahun 1992 ini menggantikan Mayjen TNI Suhartono yang menjadi Dankormar. Untuk jabatan Kasdam Kodam Diponegoro yang ditinggalkan Maruli diisi oleh Brigjen TNI Teguh Muji Angkasa. Selain posisi Danpaspampres, peralihan jabatan juga terjadi di posisi Pangkostrad. Di mana, Mayjen TNI Besar Harto Karyawan diplot sebagai Pangkostrad menggantikan Mayjen TNI Andika Perkasa yang naik pangkat menjadi KSAD. Maruli yang merupakan menantu dari Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan ini tak asing dengan dunia Paspampres. Saat masih berpangkat kolonel, dia pernah menjabat sebagai Komandan grup A yang bertugas mengawal Presiden. detik

Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mudjahid menyayangkan ucapan Habib Bahar bin Smith yang menyebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi banci. Sodik memperingatkan untuk tidak melontarkan kritik dengan unsur penghinaan. Sodik mengatakan masyarakat boleh melakukan kritik kepada pemerintah atau pasangan Capres dan Cawapres. Namun, kritik harus dilakukan dengan baik dan tidak menyerang fisik atau yang berkaitan dengan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan. "Kritik boleh sekeras, sepedas apapun kepada visi misi program. Bukan kepada diri dan fisik. Kritik tetap pakai etika. Kritik jangan menghina dan melecehkan SARA," kata Sodik kepada Suara.com, Kamis (29/11/2018). Oleh karena itu Sodik mendukung apabila ada pihak yang melaporkan pengkhotbah yang juga tokoh FPI karena ucapannya menyebut Jokowi banci. Habib Bahar dilaporkan ke polisi karena dianggap menyebarkan ujaran kebencian. Pihak kepolisian pun sudah mulai membuka penyelidikan untuk kasus tersebut. "Selama adil, kita

Habib Bahar bin Smith dipolisikan karena ceramahnya menyatakan 'Jokowi kayaknya banci' hingga soal haid. PDIP menanggapi santai. "Nggak apa-apa, saya rasa rakyat akan menilailah ya," kata politikus PDIP Maruarar Sirait di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (29/11/2018). Menurut pria yang akrab disapa Ara itu, Presiden Joko Widodo telah menunjukkan kerja nyata selama memimpin RI. Ia mencontohkan divestasi PT Freeport Indonesia dan penguasaan Blok Rokan. "Saya rasa dia bisa melakukan langkah-langkah nyata untuk menghadapi Freeport, bagaimana Blok Rokan di Riau ya, bagaimana kepentingan nasional diutamakan. Saya rasa itu semua sudah terjawab dengan bukti dan nyata," ujarnya. Ara juga menyebutkan kesuksesan Jokowi meniti karier di politik. Jokowi, sebut dia, sukses sejak menjadi wali kota, gubernur, hingga sekarang menjadi presiden. "Nggak mungkinlah orang masuk politik, jadi wali kota berhasil, jadi gubernur berhasil, jadi capres berhasil kalau

Buni Yani mengaku menerima putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak kasasi sehingga putusan hukuman tetap 18 bulan penjara. Meski menerima putusan MA, Buni Yani menganggapnya sebagai kezaliman. "Sebagai warga negara yang baik, saya akan menerima apa pun keputusannya dari Mahkamah Agung meskipun itu zalimnya, biadabnya, minta ampun," kata Buni Yani dalam jumpa pers di Jl H Saabun, Jati Padang, Jakarta Selatan, Kamis (29/11/2018). Buni Yani menegaskan tidak pernah mengedit video pidato eks Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Majelis hakim tingkat pertama, PN Bandung, sebelumnya menghukum Buni Yani karena terbukti mengedit video pidato Ahok berdurasi 1 jam 48 menit 33 detik menjadi 30 detik. "Kalau saya diputuskan bersalah oleh karena gara-gara sesuatu yang tidak saya lakukan. Demi Allah saya tidak melakukan itu, saya sekarang melakukan mubahalah," tegas Buni. Sementara itu, pengacara Buni Yani, Aldwin Rahadian, mengatakan pihaknya masih menunggu salina

Beredar surat edaran (SE) Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan yang meminta pegawai siaga I terkait adanya reuni 212. BIN menegaskan surat itu hoax. Dalam salinan surat yang beredar, di SE itu tertulis bernomor SE-116/xi/2018. Surat itu dikeluarkan hari ini dengan tanda tangan sekretaris utama atas nama Kepala BIN. Tanda tangan itu ada di atas stempel. Ada 4 poin dalam SE itu. Intinya, memerintahkan siaga I untuk mengantisipasi situasi terkait reuni 212. Juru bicara Kepala BIN, Wawan Hari Purwanto, mengatakan surat edaran itu tidak benar. "Itu hoax, Mas," kata Wawan saat dimintai konfirmasi detikcom, Kamis (29/11/2018). Berikut ini 4 poin yang tertera dalam SE yang beredar itu: 1. Dasar: Perintah Bapak Kepala Badan Intelijen Negara tanggal 28 November 2018 untuk melaksanakan siaga I mengantisipasi situasi dan kondisi yang mengganggu stabilitas keamanan nasional terkait dengan kegiatan reuni 212 pada tanggal 2 Desember. 2. Sehubungan tersebut 'dasar

Habib Bahar bin Smith dipolisikan karena materi ceramah mengenai 'Jokowi kayaknya banci'. Persaudaraan Alumni 212 membela Habib bin Smith dengan menyebut bagian ceramah itu hanya sebagai kritik. "Terkait pelaporan Habib Bahar, saya dari PA 212 punya pandangan dan saran, para 'cebong' seharusnya menerima putusan MK tentang wafatnya pasal haatzaai artikelen pada tahun 2017. Maka sebaiknya menerima kritikan sebagai norma berekspresi karena pandangan seseorang tidak harus uniform," tutur Kadiv Hukum PA 212 Damai Hari Lubis kepada detikcom, Kamis (29/11/2018). Damai mengatakan para pelapor Habib Bahar ke polisi hanya semata-mata merupakan tindakan latah. Dan, menurutnya, apa yang dilakukan Habib Bahar hanya merupakan suatu bentuk kontrol sosial. "Secara resmi saya mewakili Kadiv Hukum PA 212/Ketua Korlabi serta Aliansi Anak Bangsa, menyampaikan pendapat hukum terkait lontaran kritikan Habib Bahar Bin Smith adalah suatu hal yang wajar dalam berekspresi da

Habib Bahar bin Smith dipolisikan oleh Jokowi Mania dan Cyber Indonesia atas ceramahnya yang menyebut 'Jokowi kayaknya banci'. PKB mendorong kepolisian segera menangkap Habib Bahar bin Smith. "Saya mendorong dan mendukung dia diproses secara hukum dan harus ditangkap," kata Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding kepada wartawan, Kamis (29/11/2018). Ia menyesalkan isi ceramah Habib Bahar bin Smith. Menurut Karding, pernyataan Habib Bahar soal 'Jokowi banci' hingga 'Jokowi haid' itu sangat tidak pantas. "Kok ada keturunan Rasulullah sukanya mencaci, menghina, memfitnah, dan mengeluarkan kata-kata busuk. Nggak patut," ujarnya. Karding mengatakan Habib Bahar bin Smith telah mencederai nama baik dan citra keturunan Rasulullah. Apalagi, lanjut dia, penghinaan itu ditujukan kepada presiden. "Sebagai pendakwah, tidak boleh menghina orang lain," sebut Karding. "Yang kita hina ini adalah presiden. Pemimpin negara yang sah yang dal

Pada sadar gak sih, kalau Surabaya belakangan menjelma jadi kota yang begitu cantik? Di sepanjang jalan utama, kita bisa terlihat hamparan bunga berwarna-warni layaknya sakura di Jepang. Bunga-bunga ini bernama tabebuya, pohon besar dari Brasil yang mirip bunga sakura. "Ini merupakan salah program kami bersama pemerintahan kota, termasuk dinas kebersihan dan ruang terbuka hijau (DKRTH) untuk membuat Surabaya semakin cantik," kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya, Antiek Sugiharti saat dihubungi IDN Times, Selasa, (28/11). Penasaran seberapa cantik dan kecenya Surabaya saat ini? Yuk, simak potret keindahan tabebuya di bawah ini. 1. Saat ini tabebuya belum tumbuh secara merata di Surabaya. Di tempatmu ada gak, nih? 2. Tabebuya terdapat di sepanjang jalan utama dari Graha Pena hingga Kebun Binatang Surabaya 3. Beberapa juga terlihat di kawasan Jalan Tunjungan, Empire Palace, Kenjeran, dan Pecinan 4. Warnanya beragam, ada kuning, pink, dan

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mendukung polisi mengusut laporan terhadap Habib Bahar bin Smith terkait dengan video ceramahnya yang menyatakan tentang 'Jokowi kayaknya banci'. Moeldoko mengutuk isi ceramah tersebut. "Iya dong, harus (diusut) itu. Itu seorang ulama berbicara seperti itu. Saya secara pribadi mengutuk itu," ujar Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jl Medan Merdeka Utara, Kamis (29/11/2018). Moeldoko sudah melihat video ceramah Habib Bahar. Ia mengaku tidak respek kepada Habib Bahar. "Iya, seorang ulama harus menjadi panutan dari tutur katanya, dari perilakunya, masa seperti itu. Sebagai pribadi, saya nggak respek," ujar Moeldoko. Moeldoko menyayangkan jika Presiden Joko Widodo diperlakukan demikian. "Sudah lihat. Bagaimana itu seorang kepala negara diperlakukan seperti itu," sebutnya. Habib Bahar dilaporkan dengan Pasal UU Nomor 1 Tahun 1946 KUHP No 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, UU Nomor 19 T

Habib Bahar bin Smith dilaporkan dua pihak karena ceramah yang berisi hinaan kepada Presiden Jokowi. Ceramah-ceramah Habib Bahar lainnya pun jadi sorotan karena dianggap kasar. Jejak masa lalunya juga diperhatikan. Habib Bahar pernah ditahan polisi pada 2012. Dia ditetapkan jadi tersangka dan ditahan karena memimpin aksi sweeping di Kafe de Most, Bintaro, Jakarta. Massa yang dipimpin Habib Bahar mendatangi kafe tersebut dengan persenjataan seperti celurit, stik golf, golok, dan pedang samurai, serta bendera ormas. Para pelaku kemudian merusak dan menghancurkan barang-barang di kafe dan memukul dua karyawan kafe. Kepada polisi, Habib Bahar mengaku kesal dengan adanya kafe yang membandel selama bulan puasa. Habib Bahar kemudian berinisiatif untuk melakukan aksi sweeping tanpa berkoordinasi dengan aparat terkait. Saat rilis kasus tersebut terbit di pengujung Juli 2012, polisi juga mengungkap jejak kekerasan pemimpin Majelis Pembela Rasulullah itu. Habib Bahar disebut polisi pernah

Ceramah Habib Bahar bin Smith yang menyebut 'Jokowi kayaknya banci' viral di media sosial. Jokowi Mania dan Cyber Indonesia pun melaporkan Habib Bahar Bin Smith ke polisi. "Laporan polisi sudah diterima dan akan ditangani oleh Direktorat Siber Bareskrim Polri," ujar Karopenmas Polri Brigjen Dedi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (29/11/2018). Video ceramah Habib Bahar bin Smith pun viral di media sosial. Ketum Cyber Indonesia Muannas Alaidid yang turut melaporkan Habib Bahar bin Smith juga membuet pers rilis seputar pelaporan itu dan mencantumkan transkrip pernyataan Habib Bahar. "Sudah melampaui batas apa yang dilakukan Bahar Bin Smith banyak kegelisahan banyak orang khusus di media sosial yang mendesak saya untuk melaporkan." Kata Muannas Alaidid yang juga Caleg Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam siaran pers yang dishare oleh Ketua DPP PSI Guntur Romli. "Polisi harus berani proses hukum, polisi jangan gentar. Saya yakin masyarakat tidak me

Muktamar Pemuda Muhammadiyah sudah memilih ketum baru. Eks Ketum Ikatan Pelajar Muhammadiyah yang juga mantan Ketua PP Pemuda Muhammadiyah, Raja Juli Antoni, menilai hasil muktamar merupakan hukuman bagi eks Ketum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak. "Sunanto (Cak Nanto) terpilih menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. Sebagai alumni, saya ucapkan selamat kepada Cak Nanto, semoga amanah," kata Toni kepada wartawan, Kamis (29/11/2018). Kemenangan Cak Nanto, kata Toni, menjelaskan dua hal. Pertama, kemenangan 'kubu kultural' di Muhammadiyah yang selama ini berusaha menjaga Muhammadiyah tetap berdiri pada khitahnya sebagai gerakan dakwah yang menjaga jarak dengan partai politik dan para kandidat yang bertarung di arena politik. Pernyataan Cak Nanto setelah terpilih, dia melanjutkan, menunjukkan bahwa ia seperti halnya Haedar Nashir, Ketum PP Muhammadiyah, yang menjaga Muhammadiyah dari intervensi kepentingan politik. "Kedua, calon ya

Habib Bahar bin Smith dipolisikan oleh Jokowi Mania dan Cyber Indonesia gara-gara ceramah kontroversial menyebut 'Jokowi kayaknya banci'. Banyak pernyataan lain yang juga keras ke Jokowi. "Pengkhianat bangsa, pengkhianat negara, pengkhianat rakyat kamu, Jokowi," demikian transkrip ceramah Habib Bahar bin Smith yang turut jadi lampiran laporan polisi oleh Cyber Indonesia. Kutipan yang paling viral di media sosial adalah ceramah yang menyebut 'Jokowi kayaknya banci'. "Kamu kalau ketemu Jokowi, kalau ketemu Jokowi, kamu buka celananya itu, jangan-jangan haid Jokowi itu, kayaknya banci itu," demikian lanjutan ceramah Habib Bahar bin Smith. Polisi pun sudah menerima laporan dan sedang memproses laporan tersebut. "Laporan polisi sudah diterima dan akan ditangani oleh Direktorat Siber Bareskrim Polri," ujar Karopenmas Polri Brigjen Dedi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (29/11/2018). Terkait dengan laporan polisi ini, detikcom sudah menghubu

Muktamar XVII Pemuda Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada Rabu (28/11) malam memutuskan Sunanto sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Periode 2018-2022. Sunanto biasa disapa Cak Nanto meraih suara terbanyak dengan raihan 590 dari total sebanyak 1.196 pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada 28 November atau agenda terakhir Muktamar Pemuda Muhammadiyah itu. Sebelumnya, Sunanto pada kepengurusan PP Pemuda Muhammadiyah sebagai Ketua Bidang Hikmah dan Hubungan Antarlembaga Periode 2014-2018 itu, menggantikan Dahnil Anzar Simanjuntak yang telah habis masa jabatannya. Dahnil Anzar Simanjuntak di arena Muktamar Pemuda Muhammadiyah saat proses pemilihan mengatakan, selama empat tahun memimpin organisasi kemasyarakatan itu, yang paling berat adalah mengemban amanah dalam menegakkan Amar Makruf Nahi Mungkar. "Empat tahun ini saya memimpin Pemuda Muhammadiyah yang paling berat adalah tentu efek yang saya terima dari komitmen melakukan dakwah amar

Gisella Anastasia atau yang akrab disapa Gisel mengiyakan menjual mobil mini cooper pemberian Gading Marten. Lantas apa sih alasan Gisel menjual mobil tersebut? "Memang mobilnya udah kekecilan, terus bantingannya keras. Saya lagi sering nyetir sendiri untuk olahraga dan segala macem jadi daripada ribet ya ganti aja," kata Gisel saat ditemui di Veranda Hotel, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Setujukah Gading saat tahu mobil pemberiannya dijual Gisel? "Ya itu haknya dia, mobilnya dia," tukas Gading. Beberapa waktu lalu, Gisel memang mengunjungi salah satu pusat jual beli mobil. Di situ, Gisel menjual mobil pemberian Gading Marten. Detik

Hakim kena OTT KPK lagi. KPK kali ini menangkap hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) diduga terkait suap penanganan perkara perdata. OTT KPK dilakukan, Selasa (27/11). Total 5 orang ditetapkan sebagai tersangka. Tiga orang tersangka penerima suap yakni hakim PN Jaksel Iswahyu Widodo, hakim Irwan dan panitera pengganti PN Jaktim Muhammad Ramadhan. Sedangkan tersangka pemberi suap yakni pengacara Arif Fitrawan dan pihak swasta Martin P Silitonga yang disebut KPK jadi sumber dana suap. Saat ini Martin sedang ditahan di Kejari Jaksel atas dugaan pelanggaran pidana umum. Diduga hakim Iswahyu Widodo dan hakim Irwan sudah menerima Rp 150 juta untuk putusan sela gugatan pembatalan perjanjian akuisisi PT CLM oleh PT AMPR di PN Jaksel pada Agustus 2018. Duit suap Rp 150 juta diberikan ke hakim lewat panitera pengganti PN Jaktim Muhammad Ramadhan sebelumnya bertugas di PN Jaksel. Arif Fitrawan, pengacara dari pihak penggugat juga menjanjikan memberikan duit Rp 500 juta untu

Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi terdakwa kasus pelanggaran Undang-undang Informai dan Transaksi Eektronik (UU ITE) Buni Yani. Menyikapi hal itu, penasihat hukum Buni Yani, Aldwin Rahardian mengaku belum menerima amar putusannya. Karena itu, pihaknya belum bisa memberikan tanggapan. "Kita belum terima salinan putusannya sampai hari ini, kita belum tahu isi amar putusannya," ujar Aldwin yang dihubungi wartawan, Senin (26/11/2018). Aldwin mengatakan, berdasarkan sebagian informasi yang didapatkannya, dalam hal putusan itu, tim kuasa hukum harus memperbaiki substansi isi pengajuan kasasi Buni Yani. Pasalnya, jika dilihat dari register di web, katanya, putusan itu ditolak untuk diperbaiki. "Artinya bahasa hukumnya mengadili sendiri MA, artinya memperbaiki putusan bandingnya. Jadi menolak kasasi dari jaksa dan kuasa hukum,” katanya. Namun pihaknya belum mengetahui apa yang harus diperbaiki dalam substansi isi pengajuan kasasi Buni Yani. “Nah,

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga memboikot Metro TV dan menolak wawancara dari stasiun televisi tersebut. Dewan Pers kemudian memberi saran kepada Timses Prabowo dan Metro TV terkait masalah ini. "Menurut saya, ini kedua belah pihak, baik yang diboikot maupun yang memboikot, harus saling refleksi," kata Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo di Hotel Grand Mercure, Jakarta Pusat, Senin (26/11/2018). "Pertama, kita minta medianya untuk introspeksi apa yang terjadi kok sampai diboikot. Apakah pemberitaannya memang berat sebelah selama ini atau tidak. Yang kedua, kita ingatkan kepada pemboikot bahwa kalau menghalang-halangi kerja wartawan untuk mendapatkan informasi, bukan hanya merugikan, tapi Pasal 18 UU 40 mengatakan ada ancaman pidana untuk orang menghalangi kerja wartawan," sambungnya. Yosep menuturkan belum ada permintaan kepada Dewan Pers untuk mengusut masalah ini. Tapi dia menyarankan masalah ini lebih baik diselesaikan di Dewan Pers. &quo

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengubah nama pulau reklamasi Pulau C, D, dan G. Nama pulau-pulau itu diubah menjadi Pantai 'Kita, Maju, Bersama'. "Yang selama ini disebut sebagai Pulau C, D, dan G ini diubah penamaannya secara resmi menjadi kawasan pantai. C jadi kawasan Pantai 'Kita', D kawasan pantai 'Maju', G Kawasan Pantai 'Bersama'. Jadi Kita, Maju, Bersama," kata Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (26/11/2018). Anies mengatakan perubahan nama tersebut setelah menandatangani keputusan gubernur nomor 1744. Menurutnya perubahan nama untuk menyesuaikan ketentuan tata ruang. "Sesungguhnya itu (Pulau) adalah penamaan yang tak mendasarkan pada rujukan ketentuan tata ruang yang tepat dan benar. Wilayah hasil reklamasi itu sesungguhnya menjadi bagian dari Pulau Jawa, jadi bukan pulau-pulau baru, yang tepat itu disebut sebagai kawasan pantai," kata Anies. Pengelolaan pulau reklamasi ini nan

Ketua DPP PDIP Bidang Organisasi Djarot Saiful Hidayat menyebut eks Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), ingin masuk partai pimpinan Ketum Megawati Soekarnoputri itu. Djarot mengaku Ahok berbicara langsung kepadanya. Awalnya Djarot menceritakan soal keinginannya agar Ahokers, yang sempat diisukan akan banyak yang golput saat Pilpres 2019, memilih petahana Presiden Joko Widodo. Mantan pasangan Ahok di Pilgub DKI ini diminta meyakinkan para pendukungnya. "Bapak-bapak sekalian, di Jakarta masih banyak Ahokers, betul enggak? (Betul) saya ketemu sama Pak Ahok, dia bilang, 'Mas, tolong pendukung-pendukung kita itu, kalau bisa jangan golput. Kalau bisa pilih Pak Jokowi. Di samping itu, dia harusnya memilih PDI Perjuangan'," kata Djarot, menirukan pesan Ahok saat konsolidasi PDIP di kantor DPC PDIP Sleman, Yogyakarta, Senin (25/11/2018). Ahok punya alasan kenapa meminta pendukungnya memilih PDIP di Pemilu 2019. Dari ceritanya ke Djarot, Ahok menyatakan h

Ketua DPRD Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, La Usman ditangkap polisi terkait narkoba. La Usman ditangkap di hotel Red Planet, Jalan Samanhudi, Jakarta Pusat. "Di Hotel Red Planet lantai 2," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono saat dimintai konfirmasi, Senin (26/11/2018). La Usman ditangkap pada Jumat (23/11). Sejumlah barang bukti diamankan dalam kasus tersebut. "2 cangklong bekas pakai (1 ditemukan di kantong celana tersangka + 1 di closet toilet kamarnya), 3 buah korek api gas dan handphone," ujarnya. Polisi kemudian melakukan tes urine kepada La Usman. Hasilnya La Usman positif narkoba. "Telah dilakukan tes awal urine dengan hasil positif," ujarnya. Detik

Polisi memeriksa Dahnil Anzar Simanjuntak dalam penyidikan kasus dana Kemah Pemuda Islam dengan alasan ada tanda tangan Ketum PP Pemuda Muhammadiyah itu di laporan pertanggungjawaban (LPJ). Dahnil menegaskan dia tak pernah meneken LPJ itu. "Pernyataan polisi di media terkait dengan ada tanda tangan saya di laporan kegiatan Kemah Pemuda, saya perlu klarifikasi, di BAP saya menyatakan saya tidak tahu-menahu ada tanda tangan tersebut, karena tanda tangan di situ adalah hasil scan," kata Dahnil di akun Twitter-nya, @Dahnilanzar, yang dikutip detikcom, Senin (26/11/2018). Di arena Muktamar PP Pemuda Muhammadiyah hari ini, Dahnil kembali menegaskan dia merasa dikerjai terkait dengan kasus tersebut. Dia menegaskan keikutsertaan Pemuda Muhammadiyah dalam acara itu adalah untuk membantu Presiden Jokowi. "Jadi, kalau kemudian pihak kepolisian justru mempermasalahkan kegiatan yang diinisiasi oleh Menpora dan Pak Presiden untuk kepentingan Pak Presiden, saya pikir pihak kepoli

Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi Buni Yani sehingga membuatnya tetap dihukum 18 bulan penjara. Sekjen PSI Raja Juli Antoni pun merasa senang atas putusan tersebut. "Saya menghargai dan sangat mengapresiasi keputusan MA yang menolak kasasi Buni Yani," kata Raja Juli atau yang akrab disapa Toni lewat pesan suara, Senin (26/11/2018). Kasus bermula saat Buni mengunggah memotong video pidato Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) menjadi 30 detik pada 6 Oktober 2016. Ia juga menambahkan caption di unggahan di medsosnya. Padahal video asli dari pidato Ahok berdurasi 1 jam 48 menit 33 detik. Potongan pidato itu ia sebar di media sosial dengan mengedit sehingga memancing massa turun ke jalan. Buni Yani pun diadili. PN Bandung menjatuhkan pidana penjara selama tahun 6 bulan. Banding dan kasasi Buni pun ditolak. "Bagi saya, kalau kita melihat proses demokrasi di Jakarta saat Pilgub kemarin, Buni Yani lah orang pertama yang memang menciptakan kegaduhan sampai akh

VP Corporate Affairs Go-Jek Michael Say enggan merespons pernyataan Prabowo yang menyinggung lulusan SMA banyak yang berprofesi sebagai driver ojek online. Dia hanya menekankan profesi ojek online kini sudah jauh berbeda dibanding masa lalu. ”Mitra driver kami adalah wirausaha mandiri di era ekonomi digital saat ini. Dengan memanfaatkan platform kami, para mitra driver memiliki akses kepada peluang pendapatan, dapat mengatur waktu secara fleksibel dan juga menjalankan berbagai usaha,” terang Michel saat ditemui di Kantor Go-Jek di Pasaraya, Jakarta, Jumat (26/11/2018). Michael menambahkan saat ini sudah lebih dari sejuta mitra driver dan 300 ribu merchant yang tergabung dalam platform Go-Jek. Mengutip hasil studi Lembaga Demografi UI, lanjut Michael, 90% mitra driver Go-Jek kualitas hidupnya meningkat setelah bergabung dengan. Lebih jauh lagi, 97% mitra pengemudi merasa sangat puas dengan fleksibilitas sehingga mereka bisa menghabiskan waktu untuk keluarga atau memiliki usaha

Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi Buni Yani dan jaksa. Alhasil, Buni Yani tetap dihukum 18 bulan penjara. "Putusan Mahkamah Agung adalah menolak permohonan kasasi jaksa penuntut umum dan kasasi dari terdakwa. Jadi dua-duanya kasasi dua-duanya ditolak. Dengan ditolaknya permohonan kasasi baik jaksa penuntut umum maupun terdakwa maka kembali kepada putusan pengadilan sebelumnya," ujar Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Abdullah kepada wartawan di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (26/11/2018). Dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 674/Pid.Sus/2017, Buni Yani dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik dgn sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi dan menghilangkan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. PN Bandung lalu menjatuhkan pidana penjara selama 1

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin (Jokowi - Ma'ruf) , Abdul Kadir Karding mengatakan pelbagai pihak harus mengambil hikmah atas terjadinya cekcok beda pilihan calon presiden yang berujung maut di Sampang, Madura. Karding mengatakan peristiwa ini menjadi bukti bahwa masyarakat amat menganggap serius pemilihan presiden 2019. "Bukan hanya serius tapi masuk ke hati," kata Karding kepada Tempo, Senin, 26 November 2018. Karding melanjutkan, keseriusan masyarakat ini harus dipikirkan dan disadari para elite, tim kampanye, dan juru kampanye. Mereka, kata Karding, tak boleh mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang provokatif, bohong atau hoax, dan berpotensi membawa pembelahan di tengah masyarakat. "Jangan sampai kasus-kasus seperti ini meluas terjadi di mana-mana," kata dia. Seorang warga Sampang bernama Subaidi tewas ditembak oleh Idris saat keduanya bertemu di tengah jalan. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Jawa Timur

Penyanyi Tompi adalah salah satu musisi yang memperhatikan kasus Ratna Sarumpaet. Pastinya beberapa ada yang masih ingat ketika Tompi juga sempat berdebat dengan Fahri Hamzah. Keduanya pun kini bertemu dalam satu panggung di PLAYFEST "NARASI TV". Potongan video ketika dia satu panggung dan ngobrol bareng Fahri Hamzah diposting di akun Instagram Tompi. Sebelumnya Tompi dan Fahri membicarakan tentang cuitan hingga akhirnya Tompi menyindir soal Tweet mengenai Ratna Sarumpaet. "Tapi kalau untuk kasus Bu Ratna Sarumpaet?" tanya Tompi kepada Fahri Hamzah seperti dilihat detikHOT, Senin (26/11/2018). Sontak saja semua pengunjung yang datang tertawa dan bersorak. Fahri Hamzah pun terlihat langsung merangkul Tompi sambil tertawa. "Bang Fahri untuk kasus Bu Ratna Sarumpaet, terus kita sempat tweet war sebentar terus akhirnya saya yang menang kan. Karena saya menang netizen waktu itu kebanyakan bilang...," tutur Tompi. "Dan sampai sekarang saya belum k

Seorang santri berinisial RFA diancam pidana berlapis lantaran mengendarai mobil pick up maut rombongan Pesantren Miftahul Huda, Tangerang, Banten. Mobil itu kecelakaan dan terbalik di Green Lake City, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang. Akibat kecelakaan itu, 3 dari 23 santri yang numpang mobil bak terbuka itu tewas. Mereka terlempar saat mobil pick up maut bernomor polisi B 9029 RV itu menabrak pembatas jalan. RFA, berusia 18 tahun. Polisi akan mengenakan pasal berlapis. RFA disebut-sebut tidak dapat mengendalikan kendaraan yang mengangkut 23 santri tersebut. “Nantinya, akan dikenakan pasal berlapis. Pertama pasal kelalaian yang tidak disengaja dan kelalaian yang disengaja,” kata Kasatlantas Polres Metro Tangerang Kota, AKBP Ojo Ruslan, Minggu (25/11/2018) malam. Meski demikian, proses pemeriksaan terhadap pengemudi harus ditunda mengingat, RFA juga mengalami luka cukup berat dan masih dalam perawatan medis. “Masih dirawat kita tunggu sampai pulih,” ujarnya. Sejauh ini, p

Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menyebut ada kelompok yang berupaya menghalang-halangi agenda Reuni 212. Menurutnya, hal itu tidak bijak dalam era demokrasi. Namun ia tak merinci kubu sebelah yang dimaksudnya itu. Riza mengaku mendapat laporan dari Panitia Reuni 212 bahwa massa dari beberapa daerah dihambat menuju ke Jakarta. Misalnya, ada Perusahaan Otobus (PO) yang membatalkan pesanan massa 212. "Kubu sebelah ini terlalu berlebihan. Aparat juga. Tidak bijak. Tidak baik, tidak demokratis. Cara cara begini sudah lebih dari Orde Baru," kata Riza saat dihubungi CNNIndonesia.com. Riza menegaskan bahwa saat ini berbeda dengan era Orde Baru. Dia menilai tidak pantas jika ada kelompok yang dihambat ketika ingin berserikat, berkumpul, dan mengutarakan pendapat. Terlebih, menurut Riza, saat ini adalah era keterbukaan demokrasi dan UUD 1945 menjamin kebebasan untuk berserikat dan berkumpul setiap warga negara. Termasuk kalangan Alumni 212. "Incumbent katan

Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menjanjikan hadiah gigi palsu kepada salah satu pendukungnya, Untung, saat berkampanye di Balikpapan, Kalimantan Timur. Untung adalah anggota relawan Gerakan Nasional Cinta Prabowo (GNCP) yang tergolong sepuh. Hadiah yang dijanjikan oleh mantan Danjen Koppasus itu merupakan ganjaran atas semangat Untung yang bersemangat saat mengukuti deklarasi GNPC di gedung DOME, Balikpapan, Ahad, 25 November 2018. Mulanya, Untung, diajak naik ke panggung oleh Prabowo. Alasannya, Prabowo melihat kakek itu aktif merespons kampanyenya. Saat Prabowo berorasi di atas panggung, Untung tampak kerap menimpalinya. "Bapak saya lihat paling semangat ini, padahal sudah tua, coba lihat giginya masih ada atau sudah ompong?" kata Prabowo dalam keterangan tim media. Saat itu, Untung telah diajak naik ke panggung. Untung lantas membuka mulut. Ia menunjukkan giginya yang ompong. Perilaku Untung itu memantik gelak tawa. Tak terkecuali Prabowo. Ia turut terk

Presiden Jokowi tak henti-hentinya diserang dengan berbagai isu oleh lawan politik. Mulai dari isu PKI, SARA hingga ekonomi muncul selama menjabat sebagai kepala negara dan pemerintahan. Awalnya mantan gubernur DKI Jakarta itu tak bergeming diterpa isu-isu tersebut. Namun belakangan, Jokowi mulai menunjukkan kekesalannya sampai keluar ungkapan-ungkapan yang bikin kontroversi. Berikut ulasannya soal ungkapan Jokowi: 1. Jokowi: Mau Saya Tabok Orangnya Selama empat tahun memimpin, Presiden Jokowi selalu dikaitkan dengan PKI. Dia dituding keturunan dan juga aktivis PKI. Jokowi tak bisa lagi menyembunyikan kekesalannya atas tudingan-tudingan itu. Dia menyatakan bakal mencari siapa yang menyebar isu bohong tersebut. "Ini yang kadang-kadang haduh. Mau saya tabok orangnya di mana, saya cari betul. Saya ini sudah 4 tahun digini-giniin. Sabar, sabar ya Allah, sabar, sabar. Tapi sekarang saya berbicara karena jangan sampai ada 9 juta orang percaya terhadap berita-berita begini,"

Saat menyelesaikan makan siang di sebuah restoran bakso, Presiden Joko Widodo dihampiri tiga perempuan yang mengajak berfoto. Salah satunya adalah Intaniah Lestari. Kepada wartawan, Intaniah bercerita saat itu dirinya beserta Yunita Eka dan Maya Putri baru saja menyelesaikan liqo dan makan siang di restoran Bakso Lapangan Tembak Senayan di Bandar Lampung. Tiba-tiba, ia kaget ketika melihat Jokowi datang. "Jadi kebetulan baru selesai liqo kemudian kita makan di depan terus ada ramai-ramai. Siapa-siapa? Oh Jokowi, Jokowi. Sebenernya suka sama Pak Jokowi," ujar Intaniah yang menggunakan cadar ini di Mal Boemi Kedaton, Bandar Lampung, Sabtu (24/11/2018). Intaniah mengaku spontan saja mengiyakan tawaran untuk foto bareng Jokowi. Ia juga mengagumi sosok Jokowi. "Jadi memang pendukung pribadinya beliau. Terus kebetulan ada beliau, terus ditawarin 'mau foto atau nggak'. Oh ya mau. Memang pengin banget. Kalau bisa pengin ngobrol. Tapi kan nggak mungkin bapaknya si